Edms / Elektronik Dokumen Manajemen Sistem

EDMS adalah sebuah system computer yang sangat bermanfaat dalam proses pengelolaan dokumen, muali dari tahap penciptaan, perawatan, pengarsipan, sampai dengan pemusnahan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah  dapat memberikan  jaminan  pelayanan  terhadap keberlangsungan  operasioanal  dari  persuratan  kearsipan  secara  menyeluruh  dan mandiri.

Fitur dan Modul Aplikasi

Modul surat Masuk

Modul surat keluar

Modul Naskah lainnya

Modul dokumen data digital

Modul Manajemen proses disposisi surat masuk

Modul distribusi

Modul sirkulasi

Modul pemberkasan arsip

  • Pemberkasan
  • Lemari berkas
  • Berkas tidak aktif

Modul retensi

Modul peminjaman  arsip  hingga  proses pengembaliannya

Modul user

Modul sistem

Modul laporan

  • Laporan arsip  surat  masuk  yang  bisa disesuaikan bulan dan tahunnya.
  • Laporan arsip  surat  keluar  yang  bisa disesuaikan bulan dan tahunnya.
  • Laporan arsip  naskah  lainnya  yang  bisa disesuaikan bulan dan tahunnya.
  • Laporan arsip  dokumen  digital  yang  bisa disesuaikan bulan dan tahunnya.
  • daftar disposisi surat masuk
  • Laporan distribusi
  • Laporan sirkulasi
  • Laporan berkas berdasarkan statusnya, apakah aktif atau inaktif.
  • Laporan arsip-arsip yang sedang dipinjam
  • Laporan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Modul Pengguna dan hak akses tiap-tiap Bagian.

Setting master data.

  • Daftar berkas.
  • Format Kode/Nomor Surat keluar.
  • Jenis-jenis dari naskah lainnya.
  • Data lemari
  • Data kode rak.
  • Data status arsip.

Bahan dan acuan pembuatan aplikasi

Kegiatan  ini  merupakan  salah  satu  implementasi  atas peraturan yang telah ditetapkan yaitu :

  1. Undang-undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, Pasal 3 : Ayat (1) Keuangan Negara dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Undang-Undang Nomor    5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Presiden   Republik   Indonesia   Nomor   54  Tahun      2010      tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun 2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2012 Nomor 155;
  4. Instruksi Presiden   Nomor   3   Tahun   2003,   tentang  Kebijakan    dan    Strategi  Nasional  Pengembangan  E-Government.
  5. Penyusunan Rencana  Induk  Pengembangan  E-Government Lembaga;

 

Informasi selengkapnya silahkan hubungi kami

SIM RPJMD / Sistem Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pendahuluan

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan antar daerah di era desentralisasi, secaraperaturan perundang-undangan diatur melalui UUNo.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 2 ayat 2 UU tersebut mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Landasan Hukum

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyususnan RPJMD yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

  1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
  2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 JO. Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  4. Peraturan Pemerintrah Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  5. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006.
  8. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355 );
  9. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4410);
  10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
  11. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
  12. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4720);
  13. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur NO. 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
  15. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
  16. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4663);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
  19. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);

Tentang SIM RPJMD

SIM RPJMD merupakan system informasi yang disiapkan untuk membatu pemerintah dalam proses pembangunan daerah. Aplikasi ini mampu mensukseskan program pemerintah dalam hal perencanaan daerah, dimana setiap perencanaan akan di handle oleh system termasuk tahapan, batasan anggaran, target dansasaran.

SIM RPJMD mengakomodir Visi Misi Kepala Daerah dengan rincian modul: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program. Dimana pada masing-masing modul diatas saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi, modul-modul tersebut kami sederhanakan menjadi 1 halaman. Adapun tampilan modul dapat dilihat seperti gambar dibawah.

sim-rpjmd-itoez

Modul ini selanjutnya akan digunakan oleh SKPD sebagai rujukan/acuan dalam menyusun RENSTRA / Rencana Strategis. Dimana RENSTRA merupakan implementasi konkrit dari RPJMD yang diwijudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Informasi Selengkapnya mengenai SIM RPJMD silahkan menghubungi kontak kami.