Edms / Elektronik Dokumen Manajemen Sistem

EDMS adalah sebuah system computer yang sangat bermanfaat dalam proses pengelolaan dokumen, muali dari tahap penciptaan, perawatan, pengarsipan, sampai dengan pemusnahan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah  dapat memberikan  jaminan  pelayanan  terhadap keberlangsungan  operasioanal  dari  persuratan  kearsipan  secara  menyeluruh  dan mandiri.

Fitur dan Modul Aplikasi

Modul surat Masuk

Modul surat keluar

Modul Naskah lainnya

Modul dokumen data digital

Modul Manajemen proses disposisi surat masuk

Modul distribusi

Modul sirkulasi

Modul pemberkasan arsip

  • Pemberkasan
  • Lemari berkas
  • Berkas tidak aktif

Modul retensi

Modul peminjaman  arsip  hingga  proses pengembaliannya

Modul user

Modul sistem

Modul laporan

  • Laporan arsip  surat  masuk  yang  bisa disesuaikan bulan dan tahunnya.
  • Laporan arsip  surat  keluar  yang  bisa disesuaikan bulan dan tahunnya.
  • Laporan arsip  naskah  lainnya  yang  bisa disesuaikan bulan dan tahunnya.
  • Laporan arsip  dokumen  digital  yang  bisa disesuaikan bulan dan tahunnya.
  • daftar disposisi surat masuk
  • Laporan distribusi
  • Laporan sirkulasi
  • Laporan berkas berdasarkan statusnya, apakah aktif atau inaktif.
  • Laporan arsip-arsip yang sedang dipinjam
  • Laporan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Modul Pengguna dan hak akses tiap-tiap Bagian.

Setting master data.

  • Daftar berkas.
  • Format Kode/Nomor Surat keluar.
  • Jenis-jenis dari naskah lainnya.
  • Data lemari
  • Data kode rak.
  • Data status arsip.

Bahan dan acuan pembuatan aplikasi

Kegiatan  ini  merupakan  salah  satu  implementasi  atas peraturan yang telah ditetapkan yaitu :

  1. Undang-undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, Pasal 3 : Ayat (1) Keuangan Negara dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Undang-Undang Nomor    5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Presiden   Republik   Indonesia   Nomor   54  Tahun      2010      tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun 2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2012 Nomor 155;
  4. Instruksi Presiden   Nomor   3   Tahun   2003,   tentang  Kebijakan    dan    Strategi  Nasional  Pengembangan  E-Government.
  5. Penyusunan Rencana  Induk  Pengembangan  E-Government Lembaga;

 

Informasi selengkapnya silahkan hubungi kami

SIM RPJMD / Sistem Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pendahuluan

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan antar daerah di era desentralisasi, secaraperaturan perundang-undangan diatur melalui UUNo.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 2 ayat 2 UU tersebut mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Landasan Hukum

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyususnan RPJMD yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

  1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
  2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 JO. Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  4. Peraturan Pemerintrah Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  5. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006.
  8. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355 );
  9. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4410);
  10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
  11. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
  12. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4720);
  13. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur NO. 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
  15. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
  16. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4663);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
  19. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);

Tentang SIM RPJMD

SIM RPJMD merupakan system informasi yang disiapkan untuk membatu pemerintah dalam proses pembangunan daerah. Aplikasi ini mampu mensukseskan program pemerintah dalam hal perencanaan daerah, dimana setiap perencanaan akan di handle oleh system termasuk tahapan, batasan anggaran, target dansasaran.

SIM RPJMD mengakomodir Visi Misi Kepala Daerah dengan rincian modul: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program. Dimana pada masing-masing modul diatas saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi, modul-modul tersebut kami sederhanakan menjadi 1 halaman. Adapun tampilan modul dapat dilihat seperti gambar dibawah.

sim-rpjmd-itoez

Modul ini selanjutnya akan digunakan oleh SKPD sebagai rujukan/acuan dalam menyusun RENSTRA / Rencana Strategis. Dimana RENSTRA merupakan implementasi konkrit dari RPJMD yang diwijudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Informasi Selengkapnya mengenai SIM RPJMD silahkan menghubungi kontak kami.

SIDARI Sistem Informasi Daerah Irigasi

Daerah irigasi merupakan sekumpulan area / lahan yang terdapat air dari satu atau beberapa jaringan irigasi. Di dalam sebuah daerah irigasi juga terdapat beberapa bangunan meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuang.

Irigasi merupakan bagian pokok dalam dunia pertanian, sebab dari sinilah suplay air dapat terpenuhi. Oleh karena itu irigasi perlu dapat perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Sistem Informasi Daerah Irigasi adalah sebuah alat bantu komputer yang cukup efektif dalam pengelolaan Irigasi. Sistem ini kami rancang bersama beberapa ahli irigasi dan tenaga teknis irigasi, dengan harapan mampu membantu dalam pengelolaan daerah irigasi.

Sistem yang kami bangun dapat mengakomodir banyak bagian pada pengelolaan irigasi, diantaranya:

  1. Manjemen Data Daerah Irigasi
  2. Manjemen Data Saluran Irigasi / Jaringan Irigasi
  3. Manjemen Data Banguna Irigasi (Embung, Bendung, Free Intake, Mata Air, Bangunan Pelengkap)
  4. Manjemen Data Area Irigasi / Sawah.
  5. Perawatan Bangunan Irigasi
  6. Pengelolaan Pekerjaan Fisik Bangunan

Fitur aplikasi

  1. Penyajian utama berupa peta digital
  2. Desain menarik dan responsive
  3. Aplikasi dibangun dengan Bahasa pemrograman yang uptodate dan opensource
  4. Aplikasi berbasis web sehingga memudahkan user dalam mengakses
  5. Dilengkapi denga laporan dan grafik yang dapat dicetak
  6. Aplikasi multi user dan dengan level user yang dapat ditentukan.

Informasi selengkapnya silahkan hubungi kami

Melukis Wajah Manusia Tahap Pertama

Wajah/Muka merupakan bagian pokok anatomi manusia, yang dapat menggambarkan berbagai bentuk emosi. Dalam hal seni lukis manusia, wajah menjadi titik focus utama, dimana baik buruknya suatu lukisan manusia dimulai dari hasil wajah. Sehingga dalam menggambar wajah perlu hati hati. Berikut saya paparkan langkah-langkah bagaimana menggambar wajah manusia.

Langkah Pertama : Silahkan anda membuat garis tepi wajah. Usahakan bentuknya Oval/Lonjong pada bagian bawah sedikit mengecil, perlu diingat wajah manusia tidak pernah berbentukbulat. Lihat gambar dibawah.

Cara menggambar wajah manusia 1

Langkah Kedua : Silahkan anda buat garis pemisah secara vertical dan horizonatal pada tiap tengah gambar lonjong tadi. Untuk hasil garis yang maksimal anda bias menggunakan piranti seperti penggaris atau benda yang lurus. Lebih jelasnya silahkan anda lihat gambar dibawah ini.

Cara menggambar wajah manusia 2

Langkah Ketiga: Silahkan anda bagi lagi secara horizontal pada bagian bawah. Kemudian anda lanjutkan dengan menggambar hidung pada bagian tengah garis vertical dan diantara garis yang baru saja anda buat dengan garis tengah horizontal. Lihtlah gambar dibawah ini.

Cara menggambar wajah manusia 3

Langkah ke 4 dst…. akan dibahas pada postingan selanjutnya….

Aplikasi eLetter / Tata Naskah Dinas Elektronik

Eletter / Tata Naskah Dinas Elektronik dikembangkan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada terkait kelola dokumen dan pengarsipan. Fokus eLetter ini adalah untuk kelola surat masuk dan surat keluar dari penciptaan, pendistribusian hingga pengarsipan.

Fitur-fitur yang ada adalah sebagai berikut.

  1. Data Satuan Kerja Perangkat Daerah
  2. Data Bidang Organisasi
  3. Data Loker / Rak Lemari
  4. Data Klasifikasi
  5. Data Kategori
  6. Modul Surat Masuk
  7. Modul Surat Keluar
  8. Cetak Surat
  9. Upload Lampiran Surat
  10. Cetak Laporan
  11. Dokumentasi Online

Informasi Selengkpnya Silahkan hubungi kontak yang ada di website ini.